PA Pelaihari Menerima Sertifikasi Akreditasi A Surveillance

WhatsApp Image 2019 09 23 at 9.33.03 AM

Jakarta | pa-pelaihari.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Drs. H. Alpian, SH, MHI, pada hari Rabu (18-09-2019) menerima penghargaan bergengsi yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH di Hotel Mercure Jakarta Pusat. Penghargaan tersebut adalah sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat A Excellent. Ini merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama, mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

IMG 1375Ketua PA Pelaihari Drs. H. Alpian, SH, MHI menerima penghargaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dari Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH.

Acara penyerahan penghargaan kepada 79 Pengadilan Agama ini dibarengi dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba yang diadakan oleh Ditjen Badilag serta peluncuran 9 aplikasi dan buku “Peradilan Agama yang Agung”. Peluncuran tersebut turut disaksikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Duta Besar Negara Sahabat dari Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Sudan, Kerajaan Qatar, Kerajaan Maroko, dan Republik Islam Iran, Otoritas Jasa Keuangan, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung dan Para Hakim Agung, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Para Purnabakti Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung, Ketua, Panitera, dan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, serta para Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Jabodetabek.

Acara yang dihelat akbar tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati 30 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama.

Dalam rangka mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan e-litigasi sebagaimana ditentukan dalam Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Ditjen Badilag bergerak cepat merespons regulasi tersebut dengan menerbitkan 9 aplikasi pendukung e-litigasi yang telah diciptakan oleh warga peradilan agama.

  1. Aplikasi Notifikasi Perkara, manfaat aplikasi ini adalah pihak berperkara akan diingatkan oleh sistem tentang perkara yang dihadapinya, sehingga pihak berperkara dapat mempersiapkan diri sebelumnya.
  2. Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk, manfaat aplikasi ini adalah memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time dan ter-update terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara kepada pihak berperkara.
  3. Aplikasi Antrian Sidang, manfaat aplikasi ini adalah memberikan kepastian waktu layanan sidang di pengadilan agama, pihak berperkara dapat secara online menentukan sendiri jadwal sidangnya.
  4. Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K), manfaatnya adalah memberi kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan menginput Nomor Induk Kependudukan untuk mengetahui data kemiskinan yang bersangkutan. Data ini diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
  5. Command Center Badilag, manfaat dari Commad Center ini adalah Data center management: pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan canggih (super komputer, mainframe, server, jaringan, dsb); Business application management: Terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Peradilan Agama. Support center management: Memberikan bantuan kepada tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia melalui pembinaan dan kuliah umum dengan cara teleconfrence terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Tupoksi.
  6. e-Eksaminasi, manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai bahan penilaian terhadap penilaian hukum formil dan materiil kepada hakim dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya menyelesaikan perkara.
  7. Aplikasi PNBP, manfaat dari aplikasi PNBP adalah membantu pencatatan PNBP secara elektronik yang terintegrasi dengan SIPP.
  8. e- Register Perkara, merupakan register perkara elektronik yang memudahkan pencatatan dan akurasi data yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
  9. e-Keuangan Perkara, merupakan Jurnal Keuangan Perkara elektronik yang memudahkan pencatatan dan akurasi data yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)