PTA Banjarmasin Laksanakan Koordinasi dan Pemantauan Layanan Peradilan di PA Pelaihari

Pelaihari – Pengadilan Agama (PA) Pelaihari menerima kunjungan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin pada Kamis, 13 Agustus 2026, dalam rangka koordinasi dan pemantauan layanan peradilan di PA Pelaihari. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pelayanan peradilan berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rombongan PTA Banjarmasin dipimpin oleh Hakim Tinggi PTA Banjarmasin, Drs. Asmu'i, M.H., bersama tim yang terdiri dari Nurul Jamaliah, S.Ag., selaku Panitera Pengganti PTA Banjarmasin, Maulidia, S.Kom., selaku Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PTA Banjarmasin, serta Muhammad Sarwani Abdan, S.Kom., selaku Penata Layanan Operasional PTA Banjarmasin.

Dalam kunjungan tersebut, tim PTA Banjarmasin melakukan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap sejumlah aspek pelayanan dan administrasi di PA Pelaihari. Peninjauan meliputi area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sarana dan prasarana penunjang pelayanan, serta administrasi teknis kepaniteraan dan kesekretariatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan koordinasi bersama jajaran PA Pelaihari. Melalui kegiatan tersebut, dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) serta berbagai inovasi pelayanan yang telah diterapkan, guna memastikan seluruhnya berjalan secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi PA Pelaihari untuk memperoleh masukan dan arahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan tata kelola kelembagaan. Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi PA Pelaihari dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui kegiatan koordinasi dan pemantauan ini, PA Pelaihari berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta memperkuat tata kelola kelembagaan demi menghadirkan layanan peradilan yang bersih, profesional, dan melayani.